KEPASTIAN HUKUM PEMEGANG SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG BERSTATUS TUMPANG TINDIH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 062/G/2014/PTUN.SMG)

Abstract

Bentuk kepemilikan tanah di Indonesia ditandai dengan adanya kepelikan sertifikat hak atas tanah. Sertifikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan menjamin adanya kepastian hukum bagi kepemilikan tanah. Seiring berjalannya waktu kebutuhan tanah pun semakin meningkat sehingga banyak menimbulkan sengketa-sengketa tanah salah satunya adalah adanya sertifikat tanah yang berstatus tumpang tindih, banyak hal yang mendasari mengapa sertifikat tanah bisa berstatus tumpang tindih. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kepastian hukum pemegang sertifikat tanah yang berstatus tumpang tindih dan untuk mengetahui siapakah yang berhak terhadap sertifikat tanah yang berstatus tumpang tindih. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan spesifikasi penelitian dengan deskriptif analitis serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 062/G/2014/PTUN.SMG digunakan sebagai data pendukung. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa didapatkan Pertama, pendaftaran tanah yang termuat dalam pasal 19 UUPA menyatakan sebagai bentuk kepastian hukum bagi pemilik tanah, dengan melakukan pendaftaran tanah maka dapat diterbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah yang kuat, sertifikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang sangat kaut dalam pembuktian di pengadilan serta apabila terjadi tumpang tindih sertifikat tanah, maka pemilik tanah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Kedua, yang berhak menjadi pemilik tanah yang berstatus tumpang tindih adalah mereka yang sertifikat hak atas tanahnya didapatkan dengan prosedur yang sesuai yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kata-kata Kunci:

Kepastian Hukum, Sertifikat Tanah Tumpang Tindih